Nan Tersisa Paska Aksi 'Koboi' Zumi Zola

Medianers ~ Blusukan sudah menjadi cara yang populer bagi pejabat negeri ini untuk mencuri perhatian publik. Begitu pun Zumi Zola, Gubernur Jambi yang melakukan blusukan di RSUD Raden Mattaher, RS rujukan tertinggi di Jambi. Blusukan yang dilakukan Zumi Zola lengkap dengan awak media merekam seluruh kejadian dimana tidak seorang pun tenaga kesehatan bisa ditemui di salah satu pos perawat.

Terkait : Mencermati Arogansi Zumi Zola Kepada Petugas Kesehatan di RSUD Raden Mattaher

Seperti telah diskenariokan sebelumnya, Zumi Zola masuk ke ruangan perawat yang gelap, kemudian mendapati beberapa orang petugas kesehatan diduga tertidur, dengan nada tinggi penguasa Jambi ini membentak dengan keras, menyuruh petugas kesehatan keluar ruangan, lalu diinterogasi dengan "angel" seperti sudah diskenariokan pula.

Peristiwa ini menjadi viral di media sosial, bahkan Zumi Zola mendapat panggung di media tv nasional untuk menjelaskan kejadian ini lengkap dengan dalih banyaknya keluhan masyarakat terhadap RSUD Mattaher.

Beragam tanggapan datang mulai dari dokter, perawat, maupun masyarakat terhadap blusukan yang dilakukan Zumi Zola. Tenaga kesehatan baik itu dokter maupun perawat terkesan membela diri, mereka mengatakan bahwa dokter atau perawat boleh saja istirahat jika kondisi pasien tidak ada yang membutuhkan observasi ketat.

Sebagian lagi berpendapat, tidak elok meninggalkan pos jaga karena sewaktu-waktu bisa saja ada pasien yang gawat. Sehingga akan kalah cepat jika keluarga harus mengetuk, membangunkan bahkan menunggu petugas, baru menuju tempat tidur pasien.

Akan berbeda, jika keluarga bisa melaporkan pasien yang gawat langsung di pos jaga dengan perawat atau dokter siaga. Kesiapsiagaan petugas kesehatan di pos jaga, sekaligus dapat mengurangi potensi kelalaian maupun malpraktik ketika mereka melakukan tindakan bagi pasien.

Bagaimana dengan Zumi Zola, 'Apakah aksi 'koboi' sudah tepat?

Nah, ini yang menjadi polemik karena beliau adalah pejabat publik. Ada asumsi jika beliau sedang mencuri perhatian publik. Sebagai penguasa negeri tentu tidak sulit bagi dia untuk memanggil pimpinan Rumah Sakit jika ada hal yang begitu meresahkan.

Apakah hal ini pernah dilakukan? Sebagai seorang aparatur, mengingatkan melalui pimpinan Rumah Sakit tentu lebih efisien, juga pembinaan yang dilakukan lebih elegan, karena sang Gubernur tidak ujuk-ujuk langsung turun ke bawah. Kecuali permasalahan tetap berulang, sementara laporan direktur RS baik-baik saja.

Lalu, disinyalir ada agenda yang akan dilakukan sang penguasa negeri, apakah itu perombakan manajemen atau pembenahan sistem pelayanan Rumah Sakit. Karena, bagi politisi ini sah-sah saja sepanjang untuk memperbaiki pelayanan sesuai peraturan yang berlaku, bukan atas pesanan atau kepentingan tertentu.

Lalu, bagaimana tenaga kesehatan menyikapi cara Zumi Zola melakukan sidak? Ini yang menjadi kontraproduktif, sah-sah saja Zumi Zola melakukan sidak namun terkesan tidak etis ketika beliau menggunakan gaya feodal. Lihat saja, bagaimana dia menghardik dan membentak petugas kesehatan di depan publik. Kemudian, kejadian ini menyebar ke seluruh pelosok negeri.

Apakah Zumi Zola memang dengan sengaja mengharapkan sorotan media dengan tingkah lakunya yang akhirnya memang menjadi "trending topic"? Kalau benar seperti itu, dia telah mendapatkannya. Lalu, bagaimana efek dari perbuatan yang tidak menyadari dampak, berakibat kepada merendahkan profesi kesehatan, tidak saja di Jambi tapi di seluruh Indonesia.

Pemberitaan miring sangat menohok profesi kesehatan, seolah-olah mereka begitu kerdil di depan penguasa. Padahal kita tahu, begitu besar pengabdian setiap tenaga kesehatan untuk negeri ini. Mereka ikut menyumbangkan indeks kesejahteraan bangsa, melalui tangan-tangan mereka, masyarakat yang terancam nyawanya terselamatkan, masyarakat yang sakit menjadi sembuh dan dapat bekerja seperti sediakala.

Bahkan, terkadang mereka lebih mengutamakan kepentingan pasien dibandingkan kepentingan keluarganya. Sehingga, sangat wajar jika setiap pemimpin bisa menghargai tenaga kesehatan. Dalam kondisi perang saja, tenaga kesehatan mendapat perlakuan khusus, tidak boleh ditembak karena mereka sudah didoktrin menjadi petugas kemanusiaan yang harus membantu tentara yang terluka, meski itu musuhnya.

Berbagai 'korps' tenaga kesehatan mulai memberikan komentar bahwa Zumi Zola melakukan perbuatan yang "tidak menyenangkan". Mulai dari IDI, DIB, PPNI menyayangkan "kekerasan psikis" yang dilakukan sang penguasa. Betapa tidak, kekerasan psikis yang dilakukannya memberikan tekanan yang seharusnya tidak dilakukan kepada petugas kesehatan. Karena, WHO telah menekankan "zero tolerance" terhadap kejahatan fisik maupun psikis bagi petugas kesehatan saat bekerja.

Saatnya mengambil hikmah, nasi sudah menjadi bubur, bagaimanapun jua bubur tetap bisa dikonsumsi. Setiap kejadian pasti ada hikmahmya, pembelajaran bagi petugas kesehatan untuk mengutamakan pasien dan pembelajaran bagi Sang Gubernur agar lebih arif dan bijaksana. Semoga, fasilitas pelayanan kesehatan selalu memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Sehingga, cita-cita setiap pemimpin untuk kesejahteraan rakyat bisa diwujudkan. Penulis: Dudut Tanjung, Pusat Kajian Indonesia Sehat (Mahasiswa Program Doktoral FIK UI).